Apa tugas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan penggunaan keuangan negara, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Lembaga ini berperan sebagai ‘pengawal’ agar uang rakyat tidak disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Sejak berdiri pada tahun 1950, BPK telah memainkan peran penting dalam mengawal pengelolaan keuangan negara. BPK memiliki wewenang untuk memeriksa semua lembaga negara, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk badan usaha milik negara. Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam mengambil langkah perbaikan dan meningkatkan tata kelola keuangan negara.
Sejarah dan Latar Belakang Badan Pemeriksa Keuangan: Apa Tugas Dan Peran Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Lembaga ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa penjajahan Belanda, dan terus berkembang hingga saat ini.
Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sejarah BPK dapat ditelusuri hingga ke masa penjajahan Belanda, di mana lembaga audit pertama kali dibentuk pada tahun 1814 dengan nama “Rekenkamer”. Rekenkamer bertugas untuk mengawasi keuangan pemerintah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, lembaga audit ini mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi.
Pada tahun 1950, lembaga audit tersebut resmi berganti nama menjadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat (UUDS RIS) Tahun 1950.
Peran BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
BPK berperan sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK sangat vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan efisien. BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan negara pada semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Landasan Hukum yang Mengatur BPK
Landasan hukum yang mengatur BPK adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1) menyatakan bahwa “BPK adalah lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.” Sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur lebih detail mengenai tugas, wewenang, dan organisasi BPK.
Struktur Organisasi BPK
| Tingkatan | Jabatan | Keterangan |
|---|---|---|
| Pimpinan | Ketua BPK | Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan BPK. |
| Pimpinan | Anggota BPK | Membantu Ketua BPK dalam menjalankan tugas dan wewenang. |
| Eselon I | Sekretaris Jenderal | Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan keuangan BPK. |
| Eselon I | Inspektur Utama | Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian internal BPK. |
| Eselon I | Kepala Biro | Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di masing-masing biro. |
| Eselon II | Direktur | Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di masing-masing direktorat. |
| Eselon III | Kepala Subdirektorat | Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di masing-masing subdirektorat. |
Tugas dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keuangan negara agar tetap sehat dan akuntabel. BPK memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mengawasi penggunaan keuangan negara, memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif.
Tugas Pokok BPK
Tugas pokok BPK tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memiliki tugas pokok untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang meliputi:
- Memeriksa neraca dan laporan keuangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.
- Memeriksa efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara.
- Memeriksa kinerja pengelolaan keuangan negara.
Fungsi BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara
BPK memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Fungsi tersebut antara lain:
- Memberikan opini atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
- Mempublikasikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada publik.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi.
Peran BPK dalam Mencegah dan Menindak Penyimpangan Penggunaan Keuangan Negara
BPK berperan penting dalam mencegah dan menindak penyimpangan penggunaan keuangan negara. Peran tersebut diwujudkan melalui:
- Melakukan pemeriksaan investigatif terhadap dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara.
- Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang menemukan adanya penyimpangan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
Contoh Kegiatan BPK dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya
BPK secara aktif menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi keuangan negara. Berikut beberapa contoh kegiatan BPK:
- Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pemeriksaan atas proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan jembatan.
- Pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan sosial, seperti bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.
- Pemeriksaan atas pengelolaan aset negara, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan.
- Pemeriksaan atas tata kelola perusahaan negara, seperti BUMN dan BUMD.
Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenang BPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Wewenang BPK dalam Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
BPK memiliki wewenang yang luas dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Wewenang ini mencakup pemeriksaan terhadap semua jenis keuangan negara, baik di pusat maupun di daerah.
- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
- Pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan luar negeri.
- Pemeriksaan atas pengelolaan aset negara.
- Pemeriksaan atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Jenis-jenis Pemeriksaan yang Dilakukan BPK
BPK melakukan berbagai jenis pemeriksaan keuangan negara, disesuaikan dengan objek dan tujuan pemeriksaan. Berikut adalah beberapa jenis pemeriksaan yang umum dilakukan BPK:
- Pemeriksaan Keuangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.
- Pemeriksaan Kinerja. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
- Pemeriksaan Investigasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara.
Bagaimana BPK Menjalankan Wewenangnya dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan
BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga menindaklanjuti hasil pemeriksaannya. BPK memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi yang diperiksa untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas dan peran penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. BPK bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk memastikan efektivitas tugasnya, BPK melakukan audit terhadap berbagai entitas, termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Informasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang diaudit oleh BPK dapat Anda temukan di sini: Siapa saja yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit BPK kemudian disampaikan kepada DPR dan Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan negara.
BPK juga memiliki kewenangan untuk melaporkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, DPR, dan lembaga terkait lainnya. Laporan BPK ini merupakan dasar bagi lembaga terkait untuk mengambil tindakan atas temuan BPK.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas vital dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Tugas utama BPK adalah memeriksa dan menilai apakah pengelolaan keuangan negara telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam konteks transparansi, peran BPK sangatlah penting.
BPK berperan sebagai “pengawal” agar pengelolaan keuangan negara tidak berpotensi disalahgunakan. Kinerja BPK dalam menjaga transparansi keuangan negara sangatlah krusial, karena mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Proses Pemeriksaan yang Dilakukan BPK
Proses pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Berikut adalah diagram alur yang menunjukkan proses pemeriksaan yang dilakukan BPK:
| Tahap | Keterangan |
|---|---|
| Perencanaan Pemeriksaan | BPK menentukan objek, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan. |
| Pengumpulan Data | BPK mengumpulkan data yang relevan melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. |
| Evaluasi Data | BPK menganalisis data yang terkumpul dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara. |
| Penyusunan Laporan | BPK menyusun laporan hasil pemeriksaan yang berisi temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. |
| Penyampaian Laporan | BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada instansi yang diperiksa dan lembaga terkait lainnya. |
| Tindak Lanjut | Instansi yang diperiksa menindaklanjuti rekomendasi BPK dan melaporkan hasilnya kepada BPK. |
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembangunan Nasional
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui pemeriksaan yang independen dan objektif, BPK berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas utama untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Namun, pertanyaan mengenai independensi BPK dalam menjalankan tugasnya seringkali muncul.
Apakah Badan Pemeriksa Keuangan independen dalam menjalankan tugasnya menjadi sorotan, mengingat BPK bertugas untuk memeriksa keuangan negara, termasuk lembaga pemerintahan yang memiliki pengaruh kuat. Dalam menjalankan tugasnya, BPK harus bersikap objektif dan profesional untuk menghasilkan laporan audit yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat.
Peran BPK dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara
BPK berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui berbagai cara. Pertama, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk BUMN dan lembaga lainnya yang menggunakan uang negara. Hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Kedua, BPK memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan yang diperoleh selama pemeriksaan. Rekomendasi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kerugian negara. Ketiga, BPK juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi BPK benar-benar diimplementasikan dan menghasilkan dampak positif bagi pengelolaan keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas vital dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Melalui audit yang independen, BPK memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Salah satu cara BPK meningkatkan akuntabilitas keuangan negara adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan aset negara dan menemukan potensi penyimpangan.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada publik melalui laporan hasil pemeriksaan, yang dapat diakses melalui artikel ini. Dengan demikian, BPK berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pengaruh BPK terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
BPK memiliki pengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peran BPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Melalui pemeriksaan yang independen dan objektif, BPK membantu mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, BPK juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Contoh Keberhasilan BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara
BPK telah menorehkan sejumlah keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Salah satu contohnya adalah pemeriksaan terhadap penggunaan dana bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19. BPK menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran bansos di beberapa daerah. Hasil pemeriksaan ini kemudian dipublikasikan secara terbuka dan mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas utama untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis dan profesional untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana negara. Untuk memahami lebih detail mengenai proses audit yang dilakukan BPK, Anda dapat membaca artikel ini: Bagaimana proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dengan hasil audit yang objektif, BPK berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Publik pun dapat mengetahui secara transparan penggunaan dana bansos yang dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Keberhasilan BPK dalam kasus ini menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Dampak Positif BPK terhadap Pembangunan Nasional
| No | Dampak Positif | Contoh |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran | BPK menemukan adanya pemborosan anggaran dalam proyek infrastruktur. Rekomendasi BPK mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga proyek infrastruktur dapat diselesaikan dengan biaya yang lebih rendah dan hasil yang lebih optimal. |
| 2 | Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara | BPK menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Hasil pemeriksaan BPK dipublikasikan secara terbuka dan mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. |
| 3 | Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan keuangan negara | BPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil pemeriksaan BPK diproses secara hukum dan mendorong penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. |
| 4 | Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara | BPK melakukan pemeriksaan secara independen dan objektif, sehingga hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh publik. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. |
Tantangan dan Peluang Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan peran penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, BPK juga memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaannya. Tantangan dan peluang ini perlu dipahami dengan baik untuk memastikan BPK dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional.
Tantangan BPK dalam Menjalankan Tugasnya, Apa tugas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan
BPK dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti:
- Kompleksitas dan dinamika tata kelola keuangan negara:Meningkatnya kompleksitas dan dinamika tata kelola keuangan negara, termasuk sektor publik dan swasta, membutuhkan kemampuan BPK yang lebih canggih dalam mengaudit dan menilai.
- Teknologi informasi yang berkembang pesat:Perkembangan teknologi informasi yang cepat menghadirkan tantangan bagi BPK dalam mengaudit sistem informasi dan data yang semakin kompleks, terutama terkait keamanan dan privasi data.
- Keterbatasan sumber daya:BPK seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti tenaga ahli dan anggaran, yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya secara optimal.
- Kurangnya kesadaran masyarakat:Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran BPK dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara dapat menghambat partisipasi publik dalam proses pemeriksaan.
Peluang BPK dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pemeriksaan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPK juga memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaannya, seperti:
- Penerapan teknologi informasi:BPK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan, seperti penggunaan data analitik, kecerdasan buatan, dan cloud computing.
- Peningkatan kompetensi auditor:BPK dapat meningkatkan kompetensi auditornya melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan tata kelola keuangan yang semakin kompleks.
- Kerjasama dengan lembaga terkait:BPK dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaannya dengan menjalin kerjasama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Ombudsman.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas:BPK dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan dengan mempublikasikan hasil audit secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kinerja BPK
BPK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemeriksaannya, seperti:
- Data analitik:BPK dapat memanfaatkan data analitik untuk mengidentifikasi risiko dan kecurangan dalam laporan keuangan. Data analitik dapat membantu BPK dalam mengidentifikasi pola dan tren yang tidak wajar dalam data keuangan.
- Kecerdasan buatan:BPK dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan proses audit, seperti verifikasi data dan identifikasi transaksi yang mencurigakan. Kecerdasan buatan dapat membantu BPK dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan.
- Cloud computing: BPK dapat memanfaatkan cloud computinguntuk menyimpan dan mengakses data audit secara aman dan efisien. Cloud computingdapat membantu BPK dalam meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas sistem informasi audit.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Peran BPK dalam Pembangunan Nasional
Untuk meningkatkan peran BPK dalam pembangunan nasional, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:
- Peningkatan anggaran dan sumber daya:Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya BPK untuk mendukung pelaksanaan tugasnya secara optimal.
- Peningkatan kompetensi auditor:BPK perlu terus meningkatkan kompetensi auditornya melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas:BPK perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan dengan mempublikasikan hasil audit secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait:BPK perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, BPKP, dan Ombudsman, untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
- Peningkatan peran BPK dalam pencegahan korupsi:BPK dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pencegahan korupsi dengan memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara.
Ringkasan Terakhir
Keberadaan BPK sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui tugas dan fungsinya, BPK berperan sebagai ‘mata’ dan ‘telinga’ rakyat dalam mengawasi penggunaan uang negara. BPK mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat terus terjaga.
