Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra, menegaskan pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, hal ini diperlukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat diperlukan, begitu pula dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri,” ujar Rizal Darma Putra dalam sebuah diskusi di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Rizal Darma Putra juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan di berbagai sektor, termasuk di Badan Intelijen Negara (BIN), karena tidak adanya otoritas yang memiliki kewenangan jelas untuk melakukan investigasi terhadap operasi BIN. Ia juga menambahkan bahwa struktur kelembagaan BIN masih didominasi oleh unsur militer, yang terlalu terkait dengan konflik kepentingan politik.
Dalam diskusi tersebut, aspek pengawasan juga menjadi perhatian utama. Rizal menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama BIN, karena pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu kompleks dan sulit dilakukan.
Muhammad Haripin, seorang peneliti, menggarisbawahi pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan undang-undang intelijen. Namun, ia menyebut bahwa dalam praktiknya, peran BIN sebagai koordinator masih belum optimal.
Haripin juga menyebut tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga intelijen. Meskipun proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan, pola pendidikan yang ideal untuk para intelijen masih perlu diperbaiki untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman dari luar yang semakin kompleks. Sementara Erik Purnama dari ISDS menyoroti stagnasi karier personel militer di BIN dan politisasi dalam proses rekrutmen di STIN yang berdampak pada kualitas SDM di BIN.
Perlu adanya penguatan dalam bidang SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada. Diskusi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia.
