Berita  

Pemerintah Perlu Mengatur Tata Niaga Pertanian Indonesia

Pemerintah Perlu Mengatur Tata Niaga Pertanian Indonesia

JAKARTA, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan nasional perlu tata niaga pertanian. Hal ini disampaikan Budi saat Seminar Nasional Fraksi Gerindra bertajuk ‘Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045’, di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

“Ini yang sangat penting adalah mengatur tata niaga pertanian agar petani dari seluruh stakeholder pertanian lebih makmur dan sejahtera,” tegas Budi.

Menurut Budi, program prioritas pemerintahan yang akan datang terkait swasembada pangan perlu didukung banyak pihak di Parlemen. Apalagi, Indonesia telah mencanangkan diri menjadi salah satu negara lumbung pangan dunia.

“Hal ini (swasembada pangan) tentu harus kita dukung bersama, karena Indonesia mempunyai pengalaman dan kerja yang berharga dalam pembangunan pangan dan pertanian,” tandasnya.

Budi menjelaskan bahwa salah satu cara perwujudan pembangunan swasembada pangan adalah memperhatikan pembangunan pertanian di wilayah-wilayah perbatasan. Dia menilai wilayah perbatasan dan pedesaan berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.

“Pengembangan kawasan perlu dijadikan dasar dalam mengembangkan komunitas-komunitas pertanian yang berdaya saing,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dia pun merekomendasikan agar pemerintah berani mempromosikan produk-produk pertanian dalam negeri jika nantinya swasembada pangan itu terwujud. Tak kalah penting, pemerintah wajib mengendalikan impor-impor pangan yang ‘menjajah’ produk domestik.

“Ketika swasembada ini sudah di depan mata maka kita harus berani mempromosikan produk-produk pertanian dalam negeri untuk masuk ke pasar-pasar ekspor. Juga yang paling penting adalah mengendalikan impor-impor pangan yang saat ini membanjiri pasar domestik,” papar Budi.

Source link