Berita  

Mulai Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu RI: Sulsel Masih Masuk Kategori Rawan Tinggi

Mulai Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu RI: Sulsel Masih Masuk Kategori Rawan Tinggi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat ini mulai menyusun indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 38 provinsi di Indonesia.

“Tim kami sementara melakukan splitting data di seluruh daerah. Di 38 provinsi dan 515 kabupaten/kota, insyaallah bulan Agustus kita launching,” kata Koordinator Bagian Humas & Media Massa Bawaslu RI, Ahmad Ali Imro, usai melakukan Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Plazgozz Cafe, Jl Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (13/6/2024).

Ia menyebutkan beberapa faktor kerawanan, di antaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, dan penyelenggara pemilu yang bermain mata dengan kandidat.

“Instrumen ini juga menjadi penilaian, apakah daerah itu rawan sedang, tinggi, atau rendah. Netralitas penyelenggara pemilu juga menjadi unsur untuk menilai apakah daerah tersebut rawan atau tidak,” ujarnya.

Diketahui pada Pilkada 2020 lalu, beberapa daerah termasuk Makassar dan Gowa dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Namun, setelah pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga, kata Ahmad Ali Imro, kondisi di Sulsel dapat berubah.

“Kemarin Sulawesi Selatan masuk kategori daerah rawan, tapi bisa saja berubah dengan kondisi saat ini. Namun, ada kemungkinan Sulsel tetap masuk kategori rawan tinggi atau rawan sedang,” tuturnya.

Ia menyebutkan gejolak politik sering terjadi di Sulawesi Selatan. “Berkaca pada IKP (Indeks Kerawanan Pilkada), Sulsel masih masuk kategori rawan tinggi karena Sulsel ini daerah barometer nasional, jadi potensi rawan tinggi ada,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menjelaskan ada empat titik rawan dalam pengidentifikasian proses atau tahapan Pilkada Serentak 2024.

“Kita akan lakukan pencegahan politik uang, pencegahan netralitas ASN, TNI, dan Polri, mencegah politisasi SARA, serta pencegahan kampanye negatif,” katanya.

Ia menyebutkan Sulsel selalu masuk dalam kategori zona merah yang berarti tingkat kerawanan pemilihan terbilang sangat tinggi.

“Pengalaman kita baik pemilu maupun pilkada, Sulsel dikatakan zona merah. Tapi faktanya, pemilu dan pilkada selalu berlangsung dalam keadaan aman dan damai,” jelasnya. (Fahrullah/B)

Source link