Prabowo Subianto dalam bukunya “Paradoks Indonesia dan Solusinya” membahas tentang pentingnya mewujudkan ekonomi konstitusi di Indonesia. Menurutnya, ada berbagai mazhab ekonomi di dunia seperti neoklasikal, pasar bebas, neoliberal yang dapat dipilih. Namun, Prabowo lebih mendukung konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang merupakan gabungan terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.
Setelah tahun 1998, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia telah keliru dalam mengabaikan pasal 33 Undang-undang Dasar ’45 yang menjadi landasan ekonomi Pancasila. Dia menekankan pentingnya untuk kembali pada nilai-nilai kebangsaan dan menjaga kedaulatan negara dalam berbagai sektor ekonomi. Prabowo menegaskan bahwa nasionalisme bukanlah hal yang buruk dan bahwa Indonesia harus bisa mandiri dalam berbagai aspek termasuk dalam produksi barang dan ketahanan ekonomi.
Prabowo juga mengkritik kebijakan IMF pada tahun 1998 yang dianggapnya merugikan banyak industri di Indonesia. Dia menekankan perlunya membangun industri dalam negeri dan meningkatkan kompleksitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prabowo juga menyoroti pentingnya menjalankan konstitusi negara dan memprioritaskan kepentingan nasional di atas segalanya.
Menurut Prabowo, ekonomi konstitusi bukanlah sosialisme murni, namun merupakan campuran yang mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Dia menegaskan bahwa pemerintah harus berperan dalam membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus menjadi pelopor dalam pembangunan dan tidak hanya sebagai wasit dalam proses ekonomi.
Paham ekonomi konstitusi menurut Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki peran yang kuat dalam mengarahkan pembangunan dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Di era globalisasi saat ini, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kekayaan alam dan kepentingan nasional untuk memastikan keberlanjutan ekonomi Indonesia.
