Indonesia ingin menjadi negara yang kuat dan terhormat. Negara yang dihormati karena rakyatnya hidup sejahtera, dan memberikan kontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa lainnya. Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, bermimpi tentang suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Namun, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai taraf kesejahteraan dan pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa. Masih ada ketimpangan ekonomi yang tinggi, dan banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.
Tapi, saya percaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki, seharusnya negara kita tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan segenap lapisan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang kita miliki agar berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Inilah tantangan sejarah bagi generasi kita.
Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini, diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Selama ini, pembangunan ini dibangun atas dasar fondasi yang telah dibuat oleh para pemimpin negara Indonesia mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6-7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila.
Prestasi-prestasi ekonomi yang solid dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo telah mencakup berbagai bidang, seperti pembangkit listrik, pembangunan jalan umum, kapasitas bendungan, bandara, pelabuhan, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan GNI per kapita, perkuatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta hilirisasi sumber daya mineral.
Capaian-capaian ini merupakan fondasi ekonomi dan sosial yang kuat, yang dibangun secara kolektif oleh para pemimpin negara. Dan kunci keberhasilan ini adalah konsekuensi dari pelaksanaan Ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas, pemerintah harus melanjutkan pembangunan secara konsekuen sesuai dengan falsafah Ekonomi Pancasila.
