PJ Gubernur Sulsel Angkat Suara Terkait PJ Bupati Bone Kampanyekan Anak
Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, angkat suara terkait kontroversi yang melibatkan PJ Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, yang melakukan kampanye dengan melibatkan anak-anak. Penggunaan anak-anak dalam kegiatan kampanye politik telah menuai kontroversi di Indonesia, dan hal ini menjadi perhatian serius dari para pejabat serta masyarakat umum.
Dalam sebuah pernyataan, PJ Gubernur Sulsel menegaskan bahwa penggunaan anak-anak dalam kampanye politik tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi anak dalam kegiatan komersial, politik, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
Selain melanggar hukum, penggunaan anak-anak dalam kampanye politik juga dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap anak-anak. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, para pejabat publik diharapkan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak, bukan menggunakan mereka sebagai alat untuk kepentingan politik.
PJ Gubernur Sulsel juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dan menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak yang terlibat. Anak-anak seharusnya dilindungi dan diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, bukan dimanfaatkan dalam konteks politik yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak.
Pernyataan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk LSM dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap hak-hak anak. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut sangat tidak bijaksana dan dapat memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda di Indonesia.
Dalam konteks politik, penggunaan anak-anak dalam kampanye tidak akan membawa dampak positif, melainkan hanya menimbulkan kontroversi dan menurunkan citra dari para pejabat yang terlibat. Oleh karena itu, para pejabat publik dihimbau untuk mematuhi aturan dan menghormati hak-hak anak-anak, serta tidak menggunakan mereka sebagai alat politik.
Kontroversi ini juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan anak-anak dan pentingnya memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera. Diharapkan bahwa kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran terhadap hak-hak anak di masa depan.
