Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Indonesia, belum menunjuk pengganti Panitia Pemungutan dan Penghitungan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Ujung Pandang. Hal ini menjadi perhatian masyarakat karena pemilihan umum yang akan segera dilaksanakan membutuhkan kehadiran PPK dan PPS yang profesional dan independen.
Menurut KPU Makassar, penundaan dalam penunjukan pengganti PPK dan PPS di Ujung Pandang disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain adanya perubahan aturan terkait kualifikasi calon anggota PPK dan PPS serta kesulitan dalam menemukan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS di wilayah tersebut.
Meskipun begitu, penundaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses pemilihan umum di Ujung Pandang akan terganggu. PPK dan PPS memiliki peran yang sangat penting dalam tahapan pemilihan umum, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan hasil pemilihan. Kehadiran PPK dan PPS yang profesional dan independen sangat dibutuhkan untuk memastikan kegiatan pemilihan umum berjalan dengan lancar dan transparan.
Selain itu, penundaan penunjukan pengganti PPK dan PPS di Ujung Pandang juga dapat menjadi celah bagi praktik curang dan kecurangan dalam pemilihan umum. Kehadiran PPK dan PPS yang tidak independen dapat memicu keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum.
Untuk itu, KPU Makassar segera harus menyelesaikan masalah ini dengan menunjuk pengganti PPK dan PPS di Ujung Pandang secara transparan dan objektif. Proses penunjukan ini harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, masyarakat, dan lembaga pemantau pemilihan umum, untuk memastikan bahwa calon anggota PPK dan PPS yang dipilih memenuhi syarat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Selain itu, KPU Makassar juga perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada calon anggota PPK dan PPS agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kualitas anggota PPK dan PPS yang profesional dan independen sangat penting dalam memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum.
Pemilihan umum yang akan datang merupakan momen penting bagi demokrasi di Indonesia, oleh karena itu semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan keberlangsungan proses pemilihan umum berjalan dengan baik dan transparan. KPU Makassar harus segera menyelesaikan masalah penunjukan pengganti PPK dan PPS di Ujung Pandang agar pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan adil.
