Jauh dari Target Jokowi, Suntik Mati PLTU Hanya 1,7 Giga Watt in Indonesia
Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, telah menetapkan target untuk mengurangi jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia. Namun, tampaknya target itu jauh dari realitas yang ada di lapangan. Terbaru, pemerintah hanya mampu menutup lima pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 1,7 giga watt (GW), jauh di bawah target 35 GW yang diumumkan oleh Jokowi.
Penutupan PLTU di Indonesia dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang bertanggung jawab atas perubahan iklim global. Namun, meskipun langkah tersebut terlihat memperlihatkan niat baik untuk menjaga bumi, realitasnya tampaknya berbeda. Penutupan lima PLTU yang dilakukan baru-baru ini hanya sebagian kecil dari total kapasitas pembangkit listrik batu bara di Indonesia, yang mencapai hampir 40 GW.
Alasan di balik penutupan PLTU terbatas ini adalah kurangnya alternatif sumber energi. Meskipun Jokowi telah mengumumkan ambisi untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, realitasnya adalah bahwa infrastruktur energi terbarukan Indonesia masih belum memadai. Selain itu, masalah ekonomi dan teknologi juga menjadi faktor yang menghambat proyeksi penutupan PLTU.
Faktanya, batu bara tetap menjadi sumber energi yang paling dominan di Indonesia. Selain itu, proyek-proyek energi terbarukan yang ada masih terkendala oleh berbagai masalah, seperti biaya tinggi dan infrastruktur yang tidak memadai. Kendala ini juga mencakup ketergantungan pada subsidi batu bara yang masih berlanjut di Indonesia.
Di sisi lain, penutupan PLTU sendiri juga tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai kepentingan yang terlibat, termasuk menaraan dan politik lokal yang berperan dalam mempengaruhi keputusan penutupan PLTU. Dalam beberapa kasus, proyek penggantian PLTU dengan energi terbarukan juga menghadapi protes dari masyarakat setempat.
Meskipun langkah-langkah untuk mengurangi pembangkit listrik batu bara di Indonesia tampaknya jauh dari target Jokowi, ada upaya yang sedang dilakukan untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan. Pemerintah sedang melakukan incentivasi dan insentif fiskal bagi pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia. Selain itu, komitmen internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga dapat mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk bertindak lebih cepat dalam upaya penutupan PLTU.
Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi sebelum target Jokowi dapat tercapai. Kurangnya infrastruktur, kepentingan politik, dan tantangan ekonomi semuanya harus diatasi agar Indonesia dapat mencapai transisi ke energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, peran masyarakat dan pemangku kepentingan juga sangat penting untuk memberikan dukungan dan kesadaran akan pentingnya perubahan dalam sektor energi di Indonesia.
