Pada tanggal 2 September 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyampaikan niat untuk membangun Institut Keumatan Nusantara (IKN) di Ibukota. Namun, setelah kajian lebih lanjut, pendirian IKN ternyata tidak termasuk dalam rencana Anies-Cak Imin, dan hal ini menimbulkan banyak analisis di masyarakat.
IKN merupakan rencana baru yang dikemukakan oleh Cak Imin dalam kerja sama dengan Anies, yang memiliki tujuan untuk menjadi pusat studi Islam yang berfokus pada konsep keumatan. IKN diharapkan mampu menghasilkan pemikiran dan gagasan-gagasan inovatif yang relevan dengan perkembangan zaman, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan umat dan masyarakat Indonesia.
Namun, setelah pertemuan dengan Anies, Cak Imin mengumumkan bahwa pendirian IKN tidak termasuk dalam program pemerintah DKI Jakarta. Hal ini menjadi kejutan bagi banyak pihak, terutama yang berharap IKN dapat menjadi lembaga pendidikan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jakarta.
Analisis pertama yang muncul adalah mengenai alasan di balik penolakan tersebut. Beberapa analis menyebutkan bahwa pembangunan IKN tidak masuk ke dalam prioritas pembangunan Anies di masa jabatan keduanya. Banyak program kerja lain yang harus didahulukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan dasar bagi warga Jakarta.
Selain itu, beberapa analis juga menyebutkan bahwa keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024, dan kerja sama dengan partai seperti PKB dapat menjadi pendorong politik yang kuat. Namun, IKN sebagai proyek kerja sama politik juga bisa memberikan keuntungan politik untuk Cak Imin sebagai salah satu partai pendukung Anies.
Namun, tak sedikit pihak yang menyayangkan keputusan ini. Mereka berpendapat bahwa IKN memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan pemikiran keumatan di Indonesia. Dalam situasi saat ini yang seringkali memicu perbedaan dan konflik, kehadiran IKN dapat menjadi jembatan untuk mempromosikan toleransi, kebhinekaan, dan memperkuat kesatuan bangsa.
Selain itu, kehadiran IKN juga dapat memberikan kesempatan pendidikan dan penelitian bagi para mahasiswa dan akademisi, serta menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang keilmuan keumatan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kesatuan dan kemajuan bangsa.
Meskipun pendirian IKN tidak tercantum dalam rencana Anies-Cak Imin saat ini, harapan untuk adanya institut tersebut masih tinggi. Banyak pihak yang menginginkan kesadaran pentingnya studi keumatan dan penelitian dalam konteks Indonesia, serta pengaruh Islam yang merangkul keberagaman budaya dan agama di negara ini.
Dalam situasi yang terus berkembang dan kompleks ini, perlu adanya pemirsaan ulang untuk memastikan bahwa keutuhan dan persebaran ilmu keumatan dapat menjadi pijakan yang kuat bagi bangsa Indonesia ke depannya.
